Home Liputan Media Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia

82
0

Rekomendasi Umum

Untuk memperteguh nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, Kongres  Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakn pada 25-27 April 2017 M (28-30 Rajab 1438 H) di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, merekemondasikan kepada para pihak untuk melakukan hal-hal beriktu ini: 

Untuk ulama perempuan:

  1. Memegang dan menyebarluaskan pemahaman keislaman yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan, yang menjiwai Islam Nusantara yang wasathiyah dan berkemajuan, serta menolak segala pemahaman yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Mengitegrasikan keyakinan dan praktik keagamaan dengan perspektif keadilan hakiki dalam relasi laki-laki dan perempuan, yang memperhatikan pengalaman hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya.
  3. Membuka ruang-ruang akses yang dapat meneguhkan eksistensi, peran, dan kiprah keulamaan perempuan, serta menghidupkan rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi perempuan, di samping tempat ritual sehari-hari.
  4. Merespons masalah sosial, khususnya persoalan perempuan, anak dan kelompok rentan, dengan memberikan saran dan pertimbangan keagamaan berperspektif korban, yang meneguhkan prinsip keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
  5. Mendorong lahirnya pendampingan dan penanganan korban berbasis pesantren atau komunitas keagamaan yang bersinergi dengan institusi dan lembaga terkait untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dan akses keadilan bagi korban.

Untuk organisasi kemasyarakatan:

  1. Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam seluruh upaya pengkaderan.
  2. Memastikan pemimpin dan kader organisasi menyebarluaskan pesan yang bernuansa persatuan, persaudaraan, perdamaian, kesetaraan, dan antidiskriminasi.
  3. Secara khusus, Alimat, Rahima dan Fahmina bersama dengan mitra-mitranya perlu merawat, memperluas, dan memperkokoh keulamaan perempuan agar senantiasa relevan bagi peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Untuk masyarakat:

  1. Mengamalkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat; serta mewaspadai segala paham keagamaan dan organisasi sosial yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Mengambil langkah nyata untuk mencegah perlakuan tidak adil, termasuk segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungannya.
  3. Berpartisipasi dalam upaya pendampingan korban kekerasan maupun diskriminasi serta upaya pemulihannya.

Untuk aparat penegak hukum:

  1. Menindak tegas individu, organisasi, maupun korporasi yang melakukan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi berbasis ras, gender, agama, dan golongan.
  2. Menjamin akses keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk korban kekerasan seksual, pekerja migran perempuan, korban konflik agraria atau korban lainnya.
  3. Memastikan seluruh unit kepolisian di tingkat pusat dan daerah serta desa memiliki UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) disertai sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

Untuk parlemen:

  1. Menghadirkan regulasi di level pusat dan daerah serta desa terkait dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender yang mencakup korban kekerasan seksual, pekerja migran/luar negeri dan kebijakan perlindungan bagi kelompok rentan lainnya.
  2. Mendorong hadirnya anggaran berbasis gender untuk pemenuhan hak korban yang mencakup perlindungan, penanganan dan pemulihan korban baik di tingkat pusat maupun daerah serta desa.
  3. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah serta desa, mencakup anggaran maupun pelaksanaan kebijakan.
  4. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan organisasi kemasyarakatan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Untuk pemerintah:

  1. Mengintegrasikan seluruh regulasi dan kebijakan dengan hak asasi manusia yang mencakup hak asasi perempuan, hak asasi anak, hak disabilitas, hak ekonomi sosial budaya dan hak sipil dan politik, serta hak konstitusional lainnya.
  2. Memastikan regulasi yang dikeluarkan dapat memberi perlindungan bagi pemenuhan hak korban, yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.
  3. Menyediakan anggaran untuk perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender yang mencakup korban kekerasan seksual, pekerja migran, korban di wilayah konflik agraria dan kelompok rentan lainnya.
  4. Memastikan perlindungan keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat.
  5. Memastikan hadirnya upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan manapun di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal.
  6. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan organisasi kemasyarakatan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
  7. Secara khusus, merekomendasikan Kementerian Agama untuk membangun Ma’had Ali untuk mencetak kader ulama perempuan yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here